SETELAH menyatakan sikap resmi membantu pelaksanaan ujian nasional (UN), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) siap mencetak naskah UN. Tahun lalu tugas tersebut diemban dinas pendidikan provinsi. Namun tahun ini perguruan tinggi (PT) dipercaya mengambil alih kemudi. Tujuannya supaya UN lebih kredibel.

Ketua MRPTN Haris Supratna mengatakan sudah menunjuk kordinator pengawas dan tim pemantau independen di setiap provinsi. Total ada 34 koordinator atau perguruan tinggi yang akan membawahi PT di daerahnya. PT tersebut bakal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN di daerahnya masing-masing.

Saat ini PT tinggal menunggu SK Mendiknas tentang penunjukan PT untuk mencetak naskah UN. Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) juga segera mengeluarkan SK yang berisi penunjukan PT sebagai koordinator pengawas UN untuk SMA dan koordinator tim pemantau independen (TPI) untuk tingkat SMP.

Haris menjelaskan, tugas koordinator pengawas antara lain berkoordinasi dengan pengawas tingkat provinsi terkait persiapan dan pengawasan hingga evaluasi UN SMA/SMP/SMA/SMK. Kedua, bekerja sama dengan sekolah untuk menunjuk pengawas ruangan. “Sekolah mengusulkan yang menjadi pengawas ruangan tetap guru. Karena itu, mereka meminta ada SK langsung dari rektor,” ujarnya.

Namun pengawasan ujian tetap memakai sistem silang. Selain itu, guru bidang studi dilarang menjadi pengawas saat ujian mata pelajaran yang diajarkan. Haris menjelaskan, lantaran waktu pelaksanaan UN juga mepet, pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan seluruh PT.

Haris menambahkan, tahun ini PT diberi kewenangan lebih luas untuk mengawasi pelaksanaan UN. “Kami boleh masuk ruangan dan menindak bila terjadi kecurangan,” terang rektor Unesa itu. Selain itu, PT seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan UN yang kredibel dan jujur. Komitmen itu merupakan hasil pertemuan dan kesepakatan para rektor PTN di Bandung beberapa waktu lalu. Hasil UN nanti secara bertahap akan dipakai untuk masuk PTN.