Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri wilayah Indonesia Barat (BKS-PTN Barat) bersepakat seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru melalui UMB atau SNMPTN harus tetap dipertahankan. Pelaksanaan seleksi tersebut dinilai lebih efisien dan sangat membantu calon mahasiswa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Demikian antara lain keputusan hasil Rapat Tahunan (Rata) ke XXX BKS-PTN Barat yang digelar di Hotel Sheraton Media, Jakarta, sejak 25 hingga 26 Oktober. Rata XXX yang dihadiri 18 rektor dan sejumah pembantu rektor bidang akademik dari PTN di wilayah Indonesia Barat (Kalimantan, Jawa, dan Sumatera) ini ditutup Rektor UIN Prof Dr Komaruddin Hidayat tadi malam di Taman Impian Jaya Ancol. Penutupan ini lebih cepat dari jadwal yang seharusnya berakhir hingga hari ini.

Selain membahas masalah UMB-PTN dan SNM-PTN, Rata juga menghasilkan sedikitnya 10 program aksi lain untuk dilaksanakan bersama di kalangan PTN anggota BKS-PTN Barat.

Dalam draf hasil keputusan Rata XXX yang dibacakan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Sriwijaya Palembang, Dr Halimi, BKS-PTN Barat pada prinsipnya memandang bahwa penyelenggaraan Ujian Masuk Bersama (UMB) dan Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang sudah berlangsung beberapa tahun itu dinilai masih relevan. Hal itu bukan saja untuk memberi kesempatan bagi calon mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tapi juga menjaga persatuan dan kebersamaan antar-PTN anggota BKS-PTN Barat.

“Meski demikian, BKS-PTN memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan keikutsertaan dalam program UMB-PTN dan SNM-PTN tersebut,” ujar Halimi seraya menyebutkan, Ketua BKS PTN (Prof Dr Darni M Daud/Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) diminta melakukan upaya pendekatan sehingga PTN anggota BKS-PTN Barat dapat bergabung dalam satu program seleksi yang sama.

Butir lainnya, BKS PTN-Barat juga menyepakati pentingnya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa. Karena berbagai macam alasan, saat ini kegiatan KKN pada beberapa PTN anggota BKS-PTN merupakan mata kuliah pilihan. BKS-PTN menyadari pentingnya pelaksanaan KKN, dan bahkan minta diintensifkan.

Untuk itu, BKS-PTN akan merintis pelaksanaan kegiatan KKN bersama, terkoordinir, dan satu lokasi yang ditetapkan kemudian. “Rintisan pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai melalui pertemuan para Ketua LPM/Koordinator KKN PTN anggota BKS-PTN. Pertemuan akan dilaksanakan di bawah koordinasi Rektor Universitas Jambi,” papar Halimi. Sementara tempat yang dijadikan lokasi kegiatan KKN bersama akan diprioritaskan di daerah bencana dan daerah perbatasan.

Rata ke XXX BKS-PTN Barat juga memutuskan tentang pelaksanaan Rata ke XXXI tahun 2010, yang menurut rencana, akan dilaksanakan di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Namun, jika Universitas Palangkaraya tidak siap, BKS-PTN merekomendasikan Universitas Sriwijaya Palembang sebagai alternatif,” kata Halimi.

Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional) menetapkan peraturan baru untuk menegaskan bahwa tidak ada pengacakan lokasi ujian untuk siswa peserta UN.

Mendiknas M Nuh menerbitkan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2009 tentang tidak ada pengacakan lokasi ujian bagi siswa, untuk menggantikan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang UN SMP dan SMA. Mudah-mudahan, dengan keputusan tersebut, masyarakat dan siswa yang akan mengikuti ujian tidak lagi resah.

Sebelumnya, beberapa sekolah di Kota Yogyakarta khawatir terjadi pengacakan lokasi ujian karena akan mempengaruhi psikologis siswa saat mengerjakan ujian seperti yang dinyatakan Kepala Sekolah SMA Bopkri I Priyanto.

Djemari menegaskan bahwa pengacakan hanya dilakukan pada pengawas ujian, dan perguruan tinggi (PT) menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan penempatan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah atau madrasah penyelenggara UN. Penetapan pengawas di setiap satuan pendidikan tersebut dilakukan bersama-sama antara perguruan tinggi dengan Dinas Pendidikan setempat.

Syarat yang ditetapkan bagi pengawas ruang UN adalah guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, sedangkan guru dengan mata pelajaran yang sedang diujikan tidak boleh berada di lokasi sekolah penyelenggara UN.

Setiap satu satuan pendidikan penyelenggara UN diawasi oleh dua pengawas dari perguruan tinggi dan memiliki wewenang untuk masuk ke ruang ujian apabila disinyalir terjadi penyimpangan pelaksanaan UN.

Pengawas ruang UN diharapkan belajar dari kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya sehingga tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan peserta ujian, seperti lembar jawaban yang terbawa siswa atau tercecer.

Djemari menegaskan, keputusan Mahkamah Agung (MA) tidak menyebutkan bahwa pemerintah dilarang menyelenggarakan UN, tetapi MA memerintahkan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik.

“Berita-berita di media massa yang menyebutkan UN dilarang adalah kurang tepat, tetapi MA meminta ada peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, diharapkan sekolah dengan kualitas sarana dan prasarana lebih baik seperti di DKI Jakarta juga dapat menetapkan standar kelulusan UN yang lebih tinggi dibanding sekolah di luar Jawa. “Misalnya menetapkan standar kelulusan 6,00 bukan hanya 5,5 seperti standar nasional, dan sudah ada beberapa sekolah yang menyanggupinya,” katanya.

Pemerintah daerah atau satuan pendidikan, lanjut dia, dapat menetapkan batas kelulusan di atas standar kelulusan yang telah ditetapkan, yaitu rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lain.

UN utama untuk tingkat SMA dan yang sederajat akan dilakukan pada 22-26 Maret 2010, untuk SMK 22-25 Maret 2010, sedangkan UN utama untuk SMP dan yang sederajat dilakukan pada 29 Maret-1 April 2010, dan UASBN utama untuk SD dan yang sederajat dilakukan pada 4-6 Mei 2010.

Sumber: Pers Depdiknas

Pengamat pendidikan Prof Arief Rachman mengatakan, adanya kesempatan untuk mengulang UN merupakan langkah yang baik. “Mengulang UN itu lebih baik daripada siswa yang tidak lulus harus mengikuti ujian paket A (setara SD), paket B (setara SMP), atau paket C (setara SMA) yang nonformal itu. Jalurnya sudah benar,” katanya saat dihubungi Warta Kota, akhir pekan.

Hal senada disampaikan St Kartono, guru sekaligus pengamat pendidikan asal Yogyakarta. “Adanya kesempatan mengulang UN merupakan salah satu cara agar siswa bisa berupaya lebih balk lagi. Mengulang UN adalah hak setiap anak,” katanya di Yogyakarta.

Kartono berpendapat, mengadakan UN ulang merupakan langkah yang lebih baik daripada memberikan pilihan lain ikepada siswa yang tidak lulus dengan mengikuti ujian paket. “Ujian paket itu jalur pendidikan nonformal, sedangkan UN jalur pendidikan formal,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris BSNP Edy Tri Baskoro mengatakan, UN ulang diberlakukan lagi tahun ini supaya siswa tidak tertekan. Pelaksanaan UN juga dimajukan dari April menjadi Maret.

Psikolog Kasandra Putranto mengatakan, dilihat dari sudut pandang psikologi anak, mengulang UN di tahun ajaran yang sama bagi siswa yang tidak lulus merupakan hal yang baik. Menurut Kasandra, konsep pendidikan yang sebenarnya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

“Jika ada kesempatan untuk mengulang UN bagi siswa yang tidak lulus, itu bagus. Kita harus mengedukasi anak, bukan sebaliknya, menghambat siswa yang ingin berkembang,” katanya.

Ditanya soal jadwal UN yang dimajukan, Arief mengatakan, haI itu sudah diperhitungkan. “Mereka harus siap dan banyak berlatih. Metode belajar jangan hanya individu saja, tetapi juga berkelompok,” kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini.

Dia menyarankan para siswa kelas akhir, seperti kelas VI, IX dan XII, harus bisa menyiasati majunya jadwal UN itu. “Usahakan tidak hanya belajar secara reguler, tetapi ada pelajaran tambahan atau matrikulasi agar pemahaman pelajarannya lebih dalam,” katanya.

Bagi Kasandra, dimajukannya jadwal UN harus disikapi dengan cermat oleh para siswa. Pada tahun ajaran yang lalu para siswa belajar selama 10 bulan dalam setahun, sedangkan pada tahun ajaran sekarang lebih pendek, hanya 8-9 bulan.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan menangani sepenuhnya atau terlibat 100 persen mulai pendistribusian naskah hingga penunjukkan guru pengawas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun 2010.

Sekretaris Majelis Rektor Prof Haris Suprapto di Surabaya, Sabtu (26/12), mengatakan keterlibatan penuh PTN demi menunjang kredibilitas dan kejujuran hasil Ujian Nasional 2010.

“Jika hasil UN bisa dipertanggungjawabkan secara jujur dan kredibel, hasil UN bisa dintegrasikan sebagai syarat masuk PTN,” katanya.

Dalam proses pendistribusiaan naskah, pihak perguruan tinggi akan terlibat pada saat penyimpanan hingga pendistrubisian naskah ke SMA dan MA.

“Pada UN 2010, pendistribusian naskah bukan lagi dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Jawa Timur dan Surabaya, tapi langsung dibawah tanggungjawab PTN,” katanya.

Tidak hanya pendistribusian, PTN juga terlibat dalam pencetakan naskah dan pengawasan UN. Dalam pengawasan UN, rektor Unesa tersebut menyanggupi akan menerjunkan minimal dua dosen pengawas, jika anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup.

Selain itu, ia juga mengatakan, nantinya pengawas juga diperbolehkan untuk masuk ke ruangan jika dicurigai adanya kecurangan.

“Dengan meningkatkan peran PTN, dalam pelaksanaan UN, diharapkan hasil yang didapat juga kredibel. Meskipun begitu, kami dari
pihak rektor tidak bisa menjamin hasil UN karena kemungkinan ada niat dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan,” katanya.

Dalam sistem pengawasan, PTN tidak hanya terlibat dalam penerjunan dosen pengawas, tapi bagi guru yang akan menjadi pengawas Unas, harus mendapatkan surat keputusan dari Rektor wilayah regional setempat.

“Dalam hal ini, Dinas Pendidikan, akan merekomendasikan guru-guru yang ditunjuk menjadi pengawas Unas pada rektor Universitas. Misalnya, guru pengawas dari Jombang dan Mojokerto direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan ke Rektor Unesa. Nantinya, rektor Unesa akan memberikan Surat Keputusan (SK) bagi guru yang ditunjuk sebagai pengawas,” katanya.

Managemen pengawasan yang akan dilakukan untuk Unas tahun depan, dikatakannya, hampir sama dengan pengawasaan pada saat SNMPTN.

Keterlibatan ketiga PTN dalam UN yaitu terkait pemindaian atau proses screening lembar jawab UN. “Untuk pemindaian LJU UN tetap diserahkan ke pada pihak PTN,” katanya.

SETELAH menyatakan sikap resmi membantu pelaksanaan ujian nasional (UN), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) siap mencetak naskah UN. Tahun lalu tugas tersebut diemban dinas pendidikan provinsi. Namun tahun ini perguruan tinggi (PT) dipercaya mengambil alih kemudi. Tujuannya supaya UN lebih kredibel.

Ketua MRPTN Haris Supratna mengatakan sudah menunjuk kordinator pengawas dan tim pemantau independen di setiap provinsi. Total ada 34 koordinator atau perguruan tinggi yang akan membawahi PT di daerahnya. PT tersebut bakal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UN di daerahnya masing-masing.

Saat ini PT tinggal menunggu SK Mendiknas tentang penunjukan PT untuk mencetak naskah UN. Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) juga segera mengeluarkan SK yang berisi penunjukan PT sebagai koordinator pengawas UN untuk SMA dan koordinator tim pemantau independen (TPI) untuk tingkat SMP.

Haris menjelaskan, tugas koordinator pengawas antara lain berkoordinasi dengan pengawas tingkat provinsi terkait persiapan dan pengawasan hingga evaluasi UN SMA/SMP/SMA/SMK. Kedua, bekerja sama dengan sekolah untuk menunjuk pengawas ruangan. “Sekolah mengusulkan yang menjadi pengawas ruangan tetap guru. Karena itu, mereka meminta ada SK langsung dari rektor,” ujarnya.

Namun pengawasan ujian tetap memakai sistem silang. Selain itu, guru bidang studi dilarang menjadi pengawas saat ujian mata pelajaran yang diajarkan. Haris menjelaskan, lantaran waktu pelaksanaan UN juga mepet, pihaknya berjanji akan segera berkoordinasi dengan seluruh PT.

Haris menambahkan, tahun ini PT diberi kewenangan lebih luas untuk mengawasi pelaksanaan UN. “Kami boleh masuk ruangan dan menindak bila terjadi kecurangan,” terang rektor Unesa itu. Selain itu, PT seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan UN yang kredibel dan jujur. Komitmen itu merupakan hasil pertemuan dan kesepakatan para rektor PTN di Bandung beberapa waktu lalu. Hasil UN nanti secara bertahap akan dipakai untuk masuk PTN.

“Hanya siswa yang nilainya di bawah 5,5 saja berhak mengulang, karena UN ulang bukan untuk perbaikan nilai yang di atas atau sama dengan standar nilai UN, yaitu 5,5.”

– Ketua BSNP Djemari Mardapi

Demikian seperti dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam keterangan pers seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI SBY di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (7/1/2010).

Mendiknas mengatakan, UN susulan diberikan kepada siswa yang berhalangan karena sakit atau sebab-sebab lainnya, sedangkan UN ulang diadakan untuk siswa yang tidak lulus. Siswa diberikan jeda waktu selama satu bulan untuk mempersiapkan diri melakukan UN ulangan tersebut.

“Yang diulang boleh mata pelajaran yang tidak lulus, atau boleh mata pelajaran secara keseluruhan. Dengan adanya ujian utama, UN susulan dan UN ulang ini, insya Allah sudah mengakomodasi apa yang menjadi perhatian, concern masyarakat secara keseluruhan terkait UN,” ujar Nuh.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi menuturkan, UN ulang memang diberikan sebagai “hak” bagi siswa yang tidak lulus UN. Syaratnya, kata dia, seperti yang dikatakan oleh Mendiknas.

“Nanti akan dilihat nilai mata pelajaran yang tidak lulus. Hanya siswa yang nilainya di bawah 5,5 saja yang berhak mengulang. Sekali lagi, UN ulang ini bukan untuk perbaikan nilai yang di atas atau sama dengan standar nilai UN, yaitu 5,5,” kata Mardapi dihubungi oleh Kompas.com di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Sebetulnya, tambah Mardapi, siswa boleh mengulang semua atau sebagian saja. Hal tersebut, menurutnya, sah karena kelak yang akan dipakai adalah tertinggi sebagai nilai UN tersebut. Nilai hasil UN terdahulu, kata dia, otomatis gagal dan tidak bisa dipakai lagi.

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
2. memperoleh nilai baik untuk kelompok mata pelajaran akhlak mulia yang diselenggarakan oleh sekolah,
3. lulus ujian sekolah dan
4. lulus ujian nasional.

Mengenai ujian nasional (UN), terang Mendiknas, para peserta harus memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diajukan dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.

“Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), nilai ujian praktek kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN,” jelas Mendiknas di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (11/1).

Sementara itu, mengenai masalah jadwal UN yang dimajukan dua pekan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, Mendiknas menerangkan bahwa hal tersebut disebabkan adanya kebijakan UN ulangan.

“Kebijakan UN Ulangan tersebut, tentunya untuk memberi kesempatan bagi para peserta ujian yang memperoleh nilai di bawah syarat ketentuan kelulusan UN. Sehingga, peserta didik yang lulus ujian ulangan dapat mengikuti seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” paparnya.

Sekadar informasi, jadwal UN yang telah ditetapkan Depdiknas, yakni untuk waktu ujian utama SMA/MA pada tanggal 22 -26 Maret 2010 dan waktu ujian utama SMP/Mts mulai 29 Maret – 1 April 2010. Sedangkan untuk jadwal ujian ulangan SMA/MA mulai 10 – 14 Mei 2010 dan ujian ulangan SMP/Mts mulai 17-20 Mei 2010.

Oleh : Dra. Eva Fauziah Dewanti dan Drs. Asep Dewanto, SH

Ujian Nasional 2010 untuk tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dijadwalkan bulan Maret 2010. Pelaksanaan ujian nasional ini lebih cepat daripada ujian nasional tahun sebelumnya yang dilaksanakan April 2009.

Jadwal ujian nasional (UN) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75 Tahun 2009 tentang UN SMP/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMA/Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa (LB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2009/2010. Permendiknas itu ditetapkan di Jakarta, 13 Oktober 2009, oleh Mendiknas Bambang Sudibyo.

Pelaksanaan UN utama untuk siswa SMA, MA, SMA LB, dan SMK dilaksanakan minggu ketiga Maret 2010. Adapun untuk siswa SMP, MTs, dan SMP LB, ujian nasional diselenggarakan pada minggu keempat Maret 2010. UN susulan dilaksanakan seminggu setelah UN utama. Adapun ujian praktik kejuruan untuk siswa SMK dilaksanakan sebelum UN utama.

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Edy Tri Baskoro mengatakan bahwa penyelenggaraan UN dipercepat karena akan ada dua kali ujian, yakni ujian utama dan ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus.

”Kami ingin memberikan kesempatan kedua kepada anak didik supaya lebih adil. Kalau nilai UN pertama belum memenuhi standar kelulusan karena mungkin ketika ujian kondisinya sedang kurang sehat, dia akan bisa mengulang pada saat ujian ulangan. Intinya kami ingin penyelenggaraan ujian nasional lebih baik,” kata Baskoro.

Percepatan ini pun, lanjut Baskoro, tidak mengganggu materi pelajaran karena biasanya pelajaran telah selesai diberikan kepada siswa sekitar Februari.

Standar Kelulusan Minimal 5,5

Dalam Permendiknas No 75/2009 disebutkan pula peserta UN dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata nilai minimal 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN.

Mata pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA/MA program IPA adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Adapun siswa SMA/MA program IPS akan mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.

Untuk siswa SMA/MA program bahasa, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, bahasa asing lain yang dipelajari, Sejarah Budaya/Antropologi, dan Sastra Indonesia.

Adapun mata pelajaran siswa SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Kejuruan. Pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA LB lebih sedikit, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

UN 2010 Pasti Digelar (Mendiknas)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Moh Nuh, mengatakan pemerintah pasti akan menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) 2010. Penegasan itu disampaikan untuk menjawab keraguan paca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait UN.

“Saya sudah rapatkan kepala-kepala dinas pendidikan, yang intinya kami ingin tekankan bahwa UN tetap dilaksanakan. Ini penting agar masyarakat tidak masuk dalam ketidakpastian,” kata Nuh saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN I dan Yayasan Pendidikan Khadijah di Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/12).

Nuh mengatakan, UN pasti digelar pada Maret nanti karena dalam putusan kasasi MA tidak ada larangan menggelar UN. “Dalam amar putusannya, MA hanya memerintahkan melakukan perbaikan, dan itu semua (perintah MA –red) sedang kami laksanakan,” katanya.

Dalam amar putusannya, MA antara lain memerintahkan agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan; meningkatkan kualitas guru; mengatasi dampak psikologis negatif terhadap anak didik atas pelaksanaan UN; serta mengatasi berbagai kecurangan.

Ditanya tentang upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA, Nuh mengatakan, “Tidak relevan lagi, karena yang penting amar putusan sudah terlaksana.”

Menurut Nuh, yang menentukan terlaksana tidaknya perintah MA adalah pemerintah. “Bukan pengadilan,” katanya.

Meski demikian, Nuh meminta jajarannya hingga di sekolah-sekolah agar benar-benar mengatasi masalah kecurangan. “Para kepala dinas, tolong hindari betul masalah kecurangan. Kita harus menggelar UN yang lebih baik,” katanya.

Saat ini, tutur Nuh, pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan terkait UN. Antara lain pembuatan soal, koordinasi dengan perguruan tinggi, sistem evaluasi, dan lain-lain.

Dalam soal evaluasi, kata Nuh, kelak akan dicek berapa banyak ketidaklulusan dan di mana saja. kemudian, “Pada mata pelajaran apa dan apa penyebabnya, sehingga lebih spesifik untuk ditangani,” kata Nuh. Republika NR

Pada 2010 pemerintah juga memajukan jadwal pelaksanaan UN. Untuk UN SMA/MA,SMALB,dan SMK dilaksanakan pada minggu ketiga Maret 2010.Padahal, biasanya pelaksanaan UN untuk SMA sederajat digelar pertengahan April. Pelaksanaan UN SMP sederajat juga ikut maju, yakni pada minggu keempat Maret 2010. Sementara untuk UN susulan digelar satu minggu setelah UN.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengatakan, meskipun ada informasi tentang majunya pelaksanaan UN 2010, pihaknya belum berani memajukan sosialisasi UN di tiap kabupaten dan kota di Jatim.“Kami masih menunggu Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Sampai sekarang POS UN itu belum kami terima,” ujar Suwanto kemarin. Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mengatakan, ukuran lulus siswa dari sekolah memang tidak bisa dilihat dari kenaikan standar UN.

Dengan tidak naiknya standar kelulusan, siswa lebih tenang dan optimistis untuk lulus.“Sebelumnya, banyak siswa yang takut menghadapi UN karena tidak percaya diri.Apalagi standar kelulusan yang diterapkan pemerintah cukup tinggi,” katanya.